Detail Berita

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

  • Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi

1.Tujuan

  • Sebelum Perubahan

Mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta pengembangan sumber daya aparatur yang handal

  • Setelah Perubahan

Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Sasaran

  • Sebelum Perubahan

Meningkatnya kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, kualitas pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel serta sumber daya aparatur yang handal

  • Setelah Perubahan

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

  • Pernyataan tujuan dan sasaran jangka mengah Bagian Organisasi beserta indikator kinerjanya disajikan  sebagai berikut:

A . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang

  • MISI RPJMD

'Misi II : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi

  • TUJUAN RPJMD

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

  • SASARAN RPJMD

Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik

  • TUJUAN PD

Meningkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik

  • INDIKATOR TUJUAN PD

Nilai SAKIP

  • SASARAN PD

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah

  • INDIKATOR SASARAN PD

Nilai Evaluasi LPPD

  • FORMULA/RUMUS
  • Nilai SAKIP

2018 (BB)

2019 (BB)

2020 (A)

2021 (A) 

  • Nilai Evaluasi LPPD

2018 (ST)

2019 (ST)

2020 (ST)

2021 (ST)

 

 

  • Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

1. Strategi

  1. Melaksanakan monitoring kelembagaan;
  2. Menata kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  3. Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan dokumen LKj sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan;
  4. Meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  5. Menciptakan tata hubungan kerja yang baik antar Perangkat Daerah dan meningkatkan penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme pelaksanaan kegiatan serta mendorong tercapainya program pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat.

2. Kebijakan

  1. Melaksanakan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  2. Melaksanakan Analisis Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang diukur melalui Analisa Beban Kerja;
  3. Menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai dalam bimtek;
  4. Peningkatan inovasi pelayanan publik secara lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih terjangkau;
  5. Peningkatkan pemberian asistensi maupun evaluasi terhadap SAKIP Perangkat Daerah.

 

A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

  • TUJUAN

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

  • SASARAN

Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik

  • TUJUAN

Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik

  • SASARAN

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  • STRATEGI
  1. Melaksanakan monitoring kelembagaan;
  2. Menata kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  3. Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan dokumen LKj sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan;
  4. Meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  5. Menciptakan tata hubungan kerja yang baik antar Perangkat Daerah dan meningkatkan penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme pelaksanaan kegiatan serta mendorong tercapainya program pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat.
  • KEBIJAKAN
  1. Melaksanakan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  2. Melaksanakan Analisis Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang diukur melalui Analisa Beban Kerja;
  3. Menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai dalam bimtek;
  4. Peningkatan inovasi pelayanan publik secara lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih terjangkau;
  5. Peningkatkan pemberian asistensi maupun evaluasi terhadap SAKIP Perangkat Daerah
  • PROGRAM PRIORITAS

Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan

 

Berita Lain