Detail Berita

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Telah diadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 di Ruang Rapat Anusopati Lantai II Jl. Merdeka Timur Nomor 3 Kota Malang, Pukul 09.30 s.d 11.30 WIB.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum. Peserta rapat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktur RSUD Kanjuruhan, Direktur RSUD Lawang, Bagian Organisasi.

Dari hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didapatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah yang berdampak pada perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Penyesuaian Inspektorat Daerah dari 4 (empat) Inspektur Pembantu menjadi 5 (lima) Inspektur Pembantu sesuai dengan pasal 79 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, “Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu.” Penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu khusus investigasi atau penanganan pengaduan masyarakat, Rumah Sakit Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional yang tertuang pada pasal 43 yang berbunyi, “Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai Unit Organisasi bersifat Khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional, yang memberikan layanan secara profesional", Terkait usulan penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, terdapat beberapa izin yang masih ada pada Dinas Kesehatan.

Berita Lain