RENSTRA 2011-2015

BAB I
PENDAHULUAN
 
 
1.1. Latar Belakang
 
Bagian Organisasi merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Didalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Bagian Organisasi sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk membentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi memiliki fungsi antara lain :
-     Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan ;
-     Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
-     Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan ;
-     Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan organisasi dan analisa fungsi ;
-     Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara.
Dengan demikian kedudukan lembaga ini memang sangat penting dalam Lingkungan Lembaga Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan.
 
1.2.    Landasan Hukum
1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 ;
2.    Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3.    Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7.    Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ;
8.    Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
 
1.3.    Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Sistematika Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011 – 2015 ini adalah sebagai berikut :
1.    Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015
2.    Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 – 2015
3.    Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Malang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.    Sistematika Penulisan
                BAB I  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II  GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Organisasi
2.2. Sumberdaya Bagian Organisasi
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
2.4. Tantangan dan Peluang
BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2. Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1.    Visi dan Misi Bagian Organisasi
4.2.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Organisasi
4.3.    Strategi dan Kebijakan Bagian Organisasi
          BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 Tabel (Terlampir)
         BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tabel (Terlampir)
 

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAGIAN ORGANISASI
 
2.1.        Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 sampai dengan pasal 60 sebagai berkut :
1. Bagian Organisasi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pembinaan Organisasi, Ketatalaksanaan serta Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Aparatur serta Analisis dan Formasi Jabatan ;
b.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
2.   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
a.       Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan ;
b.       Pengumpulan  dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
c.       Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan;
d.       Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa organisasi dan analisa fungsi ;
e.       Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara.
 
      3.Bagian Organisasi membawahi :
a.       Sub Bagian Kelembagaan ;
b.      Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
c.       Sub Bagian Sumberdaya Aparatur .
 
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.
3.1 Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :
a.        Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Kelembagaan untuk acuan pelaksanaan tugas ;
b.        Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
c.        Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;
d.        Meneliti bahan penyusunan pedoman penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah ;
e.        Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;
f.         Melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan organisasi Perangkat Daerah ;
g.        Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
h.        Melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi perangkat daerah serta usulan alternatif penyelesaian masalah yang ditemui dalam kegiatan Sub Bagian Kelembagaan;
i.          Melaporkan hasil kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi perangkat daerah kepada atasan ;
j.          Menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
k.        Melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantapan kelembagan di lingkungan Pemerintah Daerah;
l.          Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
 
3.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas :
a.    Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Ketataksanaan untuk acuan pelaksanaan tugas;
b.    Memberikan bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokoknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
c.     Menyusun petunjuk/pedoman kerja dan pembinaan tata naskah serta kearsipan bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
d.    Memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;
e.    Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring Ketatalaksanaan dalam menyusun konsep kegiatan Ketatalaksanaan sesuai dengan prosedur dan perundang- undangan yang berlaku ;
f.      Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas dan ketatalaksanaan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
g.    Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi tentang penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta tata cara dan prosedur laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
h.    Menyusun konsep pedoman mekanisme/prosedur kerja satuan organisasi perangkat daerah untuk keseragaman pelaksanaan tugas dan efisien dan efektif kerja ;
i.      Melaksanakan penyusunan petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur pemerintah agar dapat menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab ;
j.      Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk bahan melakukan pembinaan budaya kerja di masing-masing unit kerja ;
k.     Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub Bagian Kelembagaan serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan ;
l.      Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
m.   Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pedoman prosedur kerja, metode kerja dan sistem pelayanan minimal organisasi perangkat daerah ;
n.    Melaporkan hasil kegiatan mulai perencanaan dan pelaksanaan hasil penyusunan pedoman ketatalaksanaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan;
o.    Meneliti mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ;
p.    Mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur negara ;
q.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
 
 3.3. Sub Bagian Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas :
a.    Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur untuk acuan pelaksanaan tugas ;
b.    Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan ;
c.     Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;
d.    Meneliti bahan penyusunan pedoman analisa dan formasi jabatan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah ;
e.    Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring analisa jabatan dalam menyusun konsep analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;
f.      Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi serta Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisa Jabatan ;
g.    Melaksanakan penyusunan konsep analisa jabatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing unit kerja ;
h.    Mengoreksi dan menyempurnakan konsep penyusunan analisa jabatan organisasi perangakat daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; 
i.      Meneliti dan mengoreksi konsep surat maupun hasil penyusunan analisa jabatan yang akan disediakan kepada atasan ;
j.      Melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan analisa jabatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumberdaya Aparatur yang meliputi tahap pertama bimbingan teknis analisis jabatan untuk mendapatkan tenaga analis jabatan, tahap kedua pelaksaanaan analisis jabatan untuk mendapatkan uraian jabatan, rincian jabatan dan informasi jabatan lainnya serta tahap ketiga tindak lanjut analisis jabatan suatu upaya memaksimalkan pemanfaatan informasi jabatan ;
k.     Melaksanakan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
l.      Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi jabatan;
m.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
 
 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.        Sumberdaya Bagian Organisasi
 
Sumber Daya Manusia
 
GOL.
PENDIDIKAN
 
JUMLAH
S2
S1
SM/D3
SLTA
SLTP
IV/a
-
1
-
-
-
1
III/d
1
-
-

Last Update:21-02-2012 10:33