SEJARAH

                                                                                

A.  Latar Belakang

   Bagian Organisasi merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah. Didalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Bagian Organisasi sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan. Maka berdasarkan hal tersebut,  Pemerintah Kabupaten Malang  memandang perlu untuk membentuk  yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi memiliki fungsi antara lain :

  • Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan ;
  • Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan ;
  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan organisasi  dan analisa fungsi ;
  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara.

  Dengan demikian kedudukan lembaga ini memang sangat penting dalam Lingkungan Lembaga Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah sebagai informasi pertanggungjawaban Bagian Organisasi untuk menilai kenberhasilan dan untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan dari hasil Evaluasi Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, Visi  dan Misi sebagimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan  :

  • Peningkatan akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;
  • Umpan Balik bagi peningkatan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;
  • Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang ;
  • Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas – tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

              

 C. Gambaran Umum 

               Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang  Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 sampai dengan pasal 60 sebagai berikut :

    1. Bagian Organisasi mempunyai tugas :

  • Melaksanakan Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pembinaan Organisasi, Ketatalaksanaan serta Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Aparatur serta Analisis dan Formasi Jabatan ;

  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                                                   2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

  • Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan ;

  • Pengumpulan  dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan  ketatalaksanaan  yang  meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan;


  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa organisasi dan analisa fungsi ;
  • Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara.

   3. Bagian Organisasi membawahi :

  • Sub Bagian Kelembagaan ;

  • Sub Bagian Ketatalaksanaan ;

  • Sub Bagian Sumberdaya Aparatur .

    Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

 

3.1. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

  • Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Kelembagaan untuk acuan pelaksanaan tugas ;

  • Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;

  • Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja  Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;

  • Meneliti bahan penyusunan pedoman penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah ;

  • Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;

  • Melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan organisasi Perangkat Daerah ;

  • Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan Kelembagaan organisasi perangkat daerah ;

  • Melaporkan  hasil kegiatan  perencanaan dan  pelaksanaan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah serta usulan alternatif penyelesaian masalah yang ditemui dalam  kegiatan Sub Bagian Kelembagaan ;

  • Melaporkan hasil kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan Kelembagaan Organisasi perangkat daerah kepada atasan ;

  • Menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;

  • Melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantapan kelembagan di lingkungan Pemerintah Daerah;

  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi  sesuai dengan bidang tugasnya

 

3. 2.Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas :

  • Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Ketataksanaan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  • Memberikan bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokoknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
  • Menyusun  petunjuk/pedoman kerja dan pembinaan tata naskah serta kearsipan bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  • Memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;
  • Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring Ketatalaksanaan dalam menyusun konsep kegiatan Ketatalaksanaan sesuai dengan prosedur dan perundang- undangan yang berlaku ;
  • Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas dan ketatalaksanaan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  • Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi tentang penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta tata cara dan prosedur laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
  • Menyusun konsep pedoman mekanisme/prosedur kerja satuan organisasi perangkat daerah untuk keseragaman pelaksanaan tugas dan efisien dan efektif kerja ;
  • Melaksanakan penyusunan petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur pemerintah agar dapat menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab ;
  • Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk bahan melakukan pembinaan budaya kerja di masing-masing unit kerja ;
  • Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub Bagian Kelembagaan serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan ;
  • Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
  • Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pedoman prosedur kerja, metode kerja dan sistem  pelayanan minimal organisasi perangkat daerah ;
  • Melaporkan hasil kegiatan mulai perencanaan dan pelaksanaan hasil penyusunan pedoman ketatalaksanaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  • Meneliti mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ;
  • Mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur negara ;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi  sesuai dengan bidang tugasnya 

 

3. 3.Sub Bagian Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas :

  • Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur untuk acuan pelaksanaan  tugas ;

  • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan ;

  • Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ;

  • Meneliti bahan penyusunan pedoman analisa dan formasi jabatan  organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah ;

  • Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring analisa jabatan dalam menyusun konsep  analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;

  • Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi serta Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisa Jabatan ;

  • Melaksanakan penyusunan konsep analisa  jabatan  organisasi perangkat daerah di lingkungan  Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing unit  kerja ;

  • Mengoreksi dan menyempurnakan konsep  penyusunan analisa jabatan organisasi perangakat daerah untuk ditetapkan  dengan Keputusan Bupati ; 

  • Meneliti dan mengoreksi konsep surat maupun hasil penyusunan analisa jabatan yang akan disediakan kepada atasan ;

  • Melaporkan hasil kegiatan  perencanaan dan  pelaksanaan  penyusunan analisa jabatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumberdaya Aparatur yang meliputi tahap pertama bimbingan teknis analisis jabatan untuk mendapatkan tenaga analis jabatan, tahap kedua pelaksaanaan analisis jabatan untuk mendapatkan uraian jabatan, rincian jabatan dan informasi jabatan lainnya serta tahap ketiga tindak lanjut analisis jabatan suatu upaya memaksimalkan pemanfaatan informasi jabatan ;

  • Melaksanakan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah  Daerah ;

  • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi jabatan ;

  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 


Last Update:11-05-2011 10:02